39 Soal dan Jawaban Ujian Sekolah (US) SMA Bahasa PKN K13

End TOC

Soal Pilihan Ganda

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara  mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi .... 

1. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan 
2. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
3. landasan filosofis bagi penguasa dalam  mempertahankan kekuasaannya
4. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
5. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

2. Sikap sebagai warganegara yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengamalan alinea pertama pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah rakyat Indonesia ....

1. menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk
2. mendukung invasi negara maju ke negara berkembang
3. mendukung kemerdekaan bangsa dalam wilayah yang sama
4. tunduk dan taat terhadap negara yang berjasa kepada Negara Indonesia
5. menolak terjadinya dominasi asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Sebagai suatu idelogi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangn zaman meliputi nilai instrumental dan praksis, yang dimaksud nilai instrumental adalah ….

1. sistem politik negara yang sedang berjalan.
2. sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai.
3. peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang.
5. partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan pemerintah.

4. Sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna ....

1. sumber moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. nilai-nilai setiap sila mengikat masyarakat tertentu
3. menjadi sumber yang harus dikembangkan
4. nilai-nilai pancasila dapat berubah-ubah
5. tiap-tiap nilai di yakini kebenarannya

5. Kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara terhadap rakyat sipil seringkali masih terjadi dalam kehidupan nyata dengan berbagai macam sebab yang komplek. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 peristiwa tersebut di atas merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional khususnya pada ….

1. melindungi segenap bangsa indonesia.
2. memajukan kesejahteraan umum.
3. mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. menciptakan ketertiban umum.
5. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

6. Salah satu agenda reformasi adalah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 salah satunya adalah pasal 3 ayat (1) yaitu MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara berubah menjadi MPR berwenang menetapkan UU Konsekuensi/akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….

1. MPR sebagai lembaga tinggi negara.
2. MPR pemegang kekuasaan tertinggi negara.
3. MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR.
4. Presiden harus mempertanggung jawabkan semua kebijakannya pada MPR.
5. semua hal terkait dengan peraturan perundang-undangan harus melalui persetujuan MPR

7. Salah satu kewenangan Pengadilan Tinggi adalah ....

1. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan di daerah hukumnya
2. memutus sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri yang masing-masing berbeda wilayah hukumnya
3. memeriksa sengketa kewenangan mengadili antara satu lingkungan pengadilan dengan pengadilan di lingkungan pengadilan lain
4. memutus perkara tindak pidana sebelum terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan negeri
5. memutuskan perkara setelah menetapkan lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut

8. Perhatikan contoh peristiwa berikut!

Seorang hakim memohon maaf kepada terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap seorang wanita selaku terdakwa. Mohon maaf saya harus membuat keputusan hukum karena ibu ini telah melakukan pencurian walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan tidak memiliki uang untuk beli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan, tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah telah mengambil barang yang bukan haknya dan merugikan orang lain dan kepentingan umum, demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan.

Dari kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut di atas menunjukkan ….

1. keputusan hakim tidak manusiawi.
2. hakim membuat keputusan yang kontroversi.
3. hukum tanpa pandang bulu siapapun yang salah.
4. hukum harus mengesampingkan unsur keadilan.
5. hakim harus lebih berhati-hati agar tidak mempermainkan hukum.

9. Kasus korupsi yang banyak menimpa para pejabat negara merupakan indikasi masih lemahnya integritas para penyelenggara pemerintahan sebagai abdi negara dan masyarakat. Di bawah ini beberapa lembaga hukum yang menangani kasus korupsi pejabat negara antara lain KPK. Hasil penyelidikan KPK dalam kasus korupsi pejabat diserahkan kepada ….

1. pengadilan negeri.
2. peradilan negeri.
3. pengadilan tipikor.
4. peradilan ad hoc.
5. pengadilan tinggi.

10. Di indonesia terdapat agama yang beraneka ragam namun pemerintah sudah membebaskan penduduk indonesia agar dapat memeluk agamanya masing masing dan memepercayainya, kita sebagai warga indonesia harus memiliki sifat yang terkandung dalam sila 1 yaitu ...

1. saling menghormati antar agama
2. saling mengejek antar agama
3. saling menghina antar agama
4. saling menginformasikan apa yang di ajarkan pada agamanya
5. saling mengingatkan waktu ibadah

11. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah .... 

1. terciptanya keadilan, ketertiban  dan kepastian hukum dalam masyarakat
2. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
3. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat 
4. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
5. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

12. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang memahami pentingnya HAM. Oleh karena itu, pentingnya upaya penghormatan, perlindungan dan peneggakkan HAM dilaksanakan dalam rangka .…

1. melindungi kelompok mayoritas
2. mencegah perlakuan diskriminatif
3. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
4. mendukung kelompok minoritas yang berkuasa
5. menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat

13. Kasus kasus pelanggaran di Indonesia telah banyak terjadi yang dapat kita temui disekitar kita. Mulai dari hal kecil hingga hal besar yang berujung pembunuhan. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya adalah kasus munir. Dari kasus munir kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia ....

1. tidak ada kerjasama masyarakat
2. lemahnya supremasi hokum
3. diperjuangkan hukum adat
4. pemerintahnya serius mengusut kasus
5. kurang informasi hokum

14. Peristiwa pembunuhan Salim Kancil atas kasus penggalian pasir di daerah Lumajang Jatim yang merupakan agenda didunia Hukum yang harus dicermati.dalam hal ini siapakah yang berhak memutus perkara tersebut

1. polisi
2. pengadilan HAM
3. Komnas HAM
4. tokoh masyarakat
5. Mahkamah Agung

15. Negara menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.Hak yang diprioritaskan dalam pengaturan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Perundang Undangan adalah hak...

1. melaksanakan kewajiban secara tegas
2. tata cara dalam melakukan kewajiban
3. pelaksanaan hak yang terorganisir
4. kesetaraan antara warga negara
5. pemberian hak yang adil

16. Hubungan dan kerja sama internasional timbul karena adanya saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa. Arti penting kerja sama internasional tersebut adalah ....

1. memenuhi keperluan hidup yang tidak bisa dipenuhi sendiri
2. menciptakan persekutuan hidup bangsa dalam satu kawasan
3. menciptakan pasar besar bersama dalam globalisasi ekonomi
4. mengembangkan ideologi yang dapat diterima semua bangsa
5. memperoleh pinjaman saat mengalami krisis ekonomi

17. Kepolisian  Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….

1. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
2. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim 
4. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
5. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

18. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah .... 

1. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
2. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
3. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
4. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
5. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

19. Perlindungan dan penegakan hukum  merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....

1. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
2. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
3. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hokum
4. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat  yang homogeny
5. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hokum

20. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila yang merupakan Demokrasi khas Indonesia apabila dilihat dari sistim pengeluaran aspirasinya maka indonesia menganut sistim demokrasi ....

1. demokrasi berkelanjutan
2. demokrasi langsung
3. demokrasi tak langsung
4. demokrasi rakyat
5. demokrasi universal

21. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai keanekaragaman baik dalam SDA maupun budaya . Salah satu semboyan Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman Budaya adalah Bhineka Tunggal Ika yang kedudukannya memiliki peran penting dalam memperkokoh NKRI. Berikut yang merupakan contoh sikap dalam mewujudkan kedudukan kebhineka Tungal Ika ....

1. mengikuti jalur musyawarah sesuai pendirian pribadi
2. membiarkan tiap kubu mengeluarkan semua pendapatnya
3. bersikap acuh terhadap segala persoalan yang timbul
4. mengikuti pembelajaran Nasional dalam mencerminkan kedudukan Bhinneka Tunggal Ika
5. meyakinkan teman teman untuk saling mempertahankan pendapat

22. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !

(1) Timbulnya  kesenjangan  sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas 

(2) Penggunaan pengerahan massa untuk  menumbangkan suatu pemerintahan yang sah  

(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat 

(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa

(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional

Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor.... 

1. (1), (2) dan (3)
2. (1), (3) dan (5)
3. (2), (3) dan (4)
4. (2), (4) dan (5)
5. (3), (4) dan (5)

23. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!

(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia

(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia

(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia

(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara 

(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN

(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia 

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor....

1. (1), (2) dan (3)
2. (1), (3) dan (5)
3. (2), (4) dan (6)
4. (3), (4) dan (5)
5. (4), (5) dan (6)

24. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah .... 

1. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
2. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
3. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
4. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
5. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan

25. Pada era globalisasi seperti sekarang ini ada sebagian warga masyarakat yang terpengaruh budaya asing. Mereka meniru sikap hidup individualis, mengenakan pakaian ketat di depan umum dan sikap glamor. Tindakan yang sebaiknya kita lakukan adalah ....

1. langsung menerima budaya asing
2. menolak masuknya budaya asing
3. menerima budaya asing yang sesuai
4. mempelajari dan mengembangkan budaya asing
5. menerima budaya asing yang lebih menguntungkan pribadi

26. Sikap menghargai dan menghormati sangat penting dalam meminimalisasi ancaman berbasis SAR Perbuatan yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan atas keberagaman seperti ....

1. tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah
2. memaafkan kesalahan yang dilakukan teman berbeda agama
3. mematuhi segala peraturan perundang-undangan di Indonesia
4. memaafkan kesalahan yang diperbuat saudara sebangsa dan seagama
5. berusaha meningkatkan keamanan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing

27. Pemerintahan yang demokratis pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar terlaksananya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ....

1. melaksanakan hanya yang menjadi program pemerintah saja
2. bersama masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintah
3. tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat
4. mengedepankan kerjasama demi tercapainya tujuan dan cita-cita pemerintah
5. melaksanakan program pro kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat

28. Saat kegiatan Upacara bendera pembina upacara berpesan agar dapat berpartisipasi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Bentuk perbuatan yang mencerminkan komitmen menjaga persatuan di lingkungan sekolah adalah ....

1. siswa kelas X mengadakan kunjungan ke kantor pengadilan
2. siswa mengikuti pemilihan ketua kelas secara tertib
3. Septi mengembalikan buku kepada Rudi
4. Agus membaca buku di perpustakaan
5. Soleh menjadi petugas upacara

29. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka .... 

1. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
2. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
4. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa 
5. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah

30. Pungutan liar sering meresahkan masyarakat, sudah selayaknya pemerintah mengambil tindakan. Upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan masalah tersebut adalah ....

1. membentuk satuan tugas untuk memberantas perilaku tersebut
2. melakukan penyitaanseluruh kekayaan dari oknum yang terlibat
3. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati
4. menginventarisir berbagai kasus tindak pidana masyarakat
5. menghargai tindakan masyarakat yang melapor ke kepolisian

31. Alasan yang mendasari Indonesia memilih bentuk pemerintahan Republik Konstitusional adalah ....

1. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil dengan otonomi daerah yang luas/permanen
2. negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang harus di jaga kerukunannya
3. Indonesia adalah Negara merdeka yang berdaulat, sehingga harus menjaga kedaulatan Negara tersebut
4. bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah-pisah dan tersebar luas
5. suatu pemerintahan harus memiliki pedoman yang dijadikan dasar penyelenggaraan Negara, yaitu Konstitusi

32. Cara belanja dewasa ini mengalami perubahan dahulu jika belaja pembeli temukan dengan penjual sekarang pembeli berbelanja cukup dengan memilih barang-barang melalui telepon seluler pembayaran dilakukan dengan mentransfer melalui aplikasi dan barang belanjaan akan dikirim belajaan ke luar negeri dapat dilakukan dengan mudah dan indonesia merupakan tujuan penjualan barang barang dari luar negeri menyikapi hal ini sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya …

1. Mengikuti gaya hidup bebas 
2. Meningkatkan sikap individualis 
3. Membiasakan pembeli barang impor 
4. Menanamkan gerakannya mencintai produk dalam negeri 
5. Memblokir barang-barang luar negeri yang dijual secara online

33. Perhatihan urusan-urusan berikut 

(1) mencetak uang

(2) memberikan grasi 

(3) membentuk UU

(4) mengangkat duta dan konsul,

Urusan pemerintah pusat dibidang yustisi ditunjukan oleh angka ...

1. (1),(2),
2. (3),(5)
3. (4),(5)
4. (2),(3)
5. (1),(4)

34. Pada saat ini, sering timbul permasalahan baru yang dasar hukumnya di indonesia masih belum ada.Maka DPR merancang sebuah UU untuk menjadi penegak dari masalah tersebut yang akan disahkan oleh presiden dan aparatur negara.dalam hal ini fungsi dari DPR merupakan fungsi ....

1. legislative
2. eksekutif
3. yudikatif
4. prerogative
5. interpelasi

35. Suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dimana kedaulatan keluar sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan kedalam sebagian dipegang oleh pemerintah pusat dipegang oleh pemerintah negara bagian merupakan bentuk negara ....

1. republik.
2. serikat.
3. kesatuan.
4. konfederasi.
5. oligarki.

36. Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan, hal ini mengandung makna ....

1. segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun
2. penyelenggaraan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
3. pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi negara
4. batasan antara pemerintah dan rakyat dalam penyusunan program penyelenggaraan negara sangat jelas
5. berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan jelas, tidak bersifat rahasia dan bisa diketahui oleh public

37. Ada beberapa kriteria terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, antar pemerintah pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Jika di dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan, hal ini menunjukan negara tersebut berbentuk ....

1. kesatuan.
2. serikat.
3. federasi.
4. konfederasi.
5. republik.

38. Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa yaitu ....

1. meneladani para pembuat konsep wawasan nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa
2. mengupayakan bangsa indonesia lebih homogen untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
3. mengikuti ajaran wawasan nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogeny
4. mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat yang beragam
5. memandang keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa

39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

1. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
2. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
3. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain 
4. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan 
5. menerima penempatan duta dari negara lain

40. Perhatikan pernyatan berikut 

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangkan MA 

(2) DPR,MK,MPR terlibat dalam proses pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden

(3) presiden,DPR dan MK berperan dalam pemilihan hakim konstitusi

Berdasarkan tiga fakta pada pernyataan dapat disimpulkan bahwa:

1. pelaksanaan sistem ketatanegaraan indonesia dilakukan secara kerjasama
2. lembaga negara pusat terbiasa bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan
3. sistim ketatanegaraan indonesia hanya dikuasai oleh presiden,mk,ma,dpr dan mpr
4. lembaga lembaga negara di indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri.
5. legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan bukan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan